ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2016 - 2018
Abstract
Penelitian ini dilakukan di Badan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kemampuan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2016–2018 yang dinilai berdasarkan : Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan hasil penelitian, Kemampuan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2016–2018 berdasarkan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dalam kategori “Kurangâ€, berdasarkan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dalam kategori “Sangat Tinggiâ€, berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dalam kategori â€Sedangâ€, berdasarkan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dalam kategori “Sangat Efektifâ€, dan berdasarkan Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah dalam kategori “Sangat Efisienâ€.
Â
Kata kunci : Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Utara
References
Baihaqi (2011). Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan
Daerah Provinsi Bengkulu. Jurnal Akuntansi, Vol.1 No.3
Baridwan, Z. (2000). Sistem Indormasi Akuntansi (Edisi Kedua). Yogyakarta: BPFE. Bastian, I. (2010). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE.
Bisma, I Dewa Gde dan Hery Susanto (2010). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007.
Jurnal Gane Swara, Vol.4 No.3, Desember 2010.
Diamon, J. (2002). Performance Budgeting-Is Accrual Accounting Required. IMF
Working Paper, Fiscal Affairs Departemen. London: Chapman and YKPN.
Halim, A. (2004). Manajemen Keuangan Daerah (Edisi Revisi). Yogyakarta: UPP AMP
YKPN.
Halim, A. (2007). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta:
Salemba Empat.
Halim, A. (2011). Pengelolaan Keuangan Daerah (Edisi Keempat). Yogyakarta: UPP
STIM YKPN.
Ramaroellah, Agoes (2017). Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Dalam
Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Kabupaten Pemekasan Tahun
Anggaran 2011-2015. Nuansa, Jurusan Ekonomi & Bisnis Islam STAN
Pemekasan, Vol.14 No.1 Juni 2017.
Khusaini, M (2006). Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pengembangan
Ekonomi. Yogyakarta: BPFE UB.
Mahmudi. (2010). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Edisi Ketiga).
Yogyakarta: UPM STIM YKPN.
Mamesah, D. J. (1995). Sistem Administrasi Keuangan Daerah. Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama.
Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI.
Mulyati. (2010). Statistik Ekonomi dan Bisnis (Edisi Revisi). Yogyakarta: AMP YKPN
Munawir, S. (2014). Analisis Laporan Keuangan (Edisi Keempat). Yogyakarta: Liberti.
Ndaparoka, Deasy Susana R. Alfred Rantelobo dan Selfesina Samadara
(2018). Model Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Melalui
Kemandirian Fiskal Dan Derajat Ekonomi Untuk Meningkatkan Akuntabilitas
Dan Transparasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja (APBD) Pemerintah
Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2011-2015. Jurnal Akuntansi,
Keuangan dan Audit, Politeknik Negeri Kupang, Vol.3 No.1, Juni 2018.
Nugroho, Prayudi (2015) Analisis Kemandirian Pemda dalam Mengelola Keuangan.
Jurnal Pusdiklat Pengembangan SDM, STAN, Vol.3 No.1, Juni 2015.
Rahmawati, F. (2008). Desentralisasi Fiskal, Konsep, Hambatan, dan prospek.
Malang: Banyumedia.
Suwardjonno. (2014). Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan (Edisi Ke
. Yogyakarta: BPFE.
Tandjung. (2004). Marketing Manajemen: Pendekatan pada Nilai-Nilai Pelanggan
(Edisi Kedua). Malang: Bayu Media.
Wahab, La Ode Abdul. Siti Rofingatun dan Balthazar Kreuta (2016). Analisis
Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun
Anggaran 2010-2014. Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah, Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Cendrawasi, Vol.2 No.3, 2016.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2002), “Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945â€.
JDIH BPK (2003), “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negaraâ€, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43017/uu-no-17-tahun
, Akses 3 Februari 2022.
JDIH BPK (2004), “Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerahâ€,
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40770/uu-no-33-tahun- 2004,
Akses 3 Februari 2022.
JDIH BPK (2005), “Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerahâ€, Peraturan Pemerintah,
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49730/pp-no-58-tahun-2005, Akses
Februari 2022.
JDIH BPK (2007), “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahâ€, Permendagri,
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/126429/permendagri-no-59-tahun-
, Akses 3 Februari 2022.
JDIH BPK (2010), “Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar
Akuntansi Pemerintahâ€, Peraturan Pemerintah,
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010, Akses
Februari 2022.
JDIH BPK (2014), “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah
Daerahâ€, Undang Undang,
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014, Akses
Februari 2022.
JDIH BPK (2015), “Undnag-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undnag-Undnag Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerahâ€,
Undang-Undang, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38209/uu-no-9
tahun-2015, Akses 3 Februari 2022.
JDIH BPK (2019), “Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan
Keuangan Negaraâ€, Peraturan Pemerintah,
htpps://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019,
Akses 3 Februari 2022.
Kementerian Dalam Negeri (1996), “Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900
Tahun 1996 Tentang Skala Pengukuran Kriteria rasio efektivitas dan efisiensi.
Kementerian Keuangan (2008), “Peratruran Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang
Dekosentrasi Dan Tugas Pembantuanâ€, Peraturan Pemerintah,
https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/7TAHUN2008PP.HTM, Akses 3
Februari 2022.
Refbacks
- There are currently no refbacks.