ANALISIS PENENTUAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN (PBB-P2) BERDASARKAN KELAS DI KELURAHAN LOWU UTARA KECAMATAN RATAHAN

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  menganalisis Penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Bangunan di Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Kelurahan Lowu Utara Kecamatan Ratahan. Objek dalam penelitian ini adalah lingkungan 1 sampai lingkungan 4 di Kelurahan Lowu Utara Kecamatan Ratahan, dengan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi lapangan di Kelurahan Lowu Utara dan Badan keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan mengetahui apakah penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2)  telah sesuai dengan peraturan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara No.19 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Minahasa Tenggara yang merupakan bagian dari Kelurahan Lowu Utara. Penentuan atau Penetapan Nilai Jual Objek Pajak dilaksanakan oleh petugas Penilaian yaitu pemerintah daerah atau Badan Keuangan Daerah yang bekerjasama dengan kecamatan, kelurahan bahkan masyarakat secara langsung yang merupakan wajib pajak itu sendiri.  Dan berdasarkan hasil penelitian, yang diperoleh mengenai penentuan Nilai Jual Objek Pajak  Didapatkan hasil dari penentuan  Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)  pada masing-masing lingkungan dapat dilihat bahwa luas bumi berupa tanah dari wajib pajak akan menyusuaikan dengan Nilai Jual objek Pajak Bumi (NJOP) Semakin besar luasnya semakin besar juga NJOP bumi, begitupun sebaliknya semakin kecil juga NJOP Bangunannnya , dan juga dapat dilihat dari letaknya strategis (berada dijalan Utama) yang bisa menghasilkan nilai ekonomis. Meskipun Kelurahan Lowu Utara telah  mengalami kemajuan dalam  pembangunannya, Nilai Jual  Objek Pajaknya masih rendah dan  pada saat penelitian ditemukan beberapa wajib pajak dengan objek pajaknya  adanya ketidaksesuaian antara SPPTD (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Daerah)  dengan keadaan objek pajak  di Kelurahan Lowu Utara . Untuk itu  diperlukan  penilaian  pendataan dan penentuan  NJOP kembali serta di  update data terbaru pada data-data objek pajak PBB-P2 di Kelurahan Lowu Utara, sehingga dalam penentuannya lebih relevan.

 

 Kata Kunci : Nilai Jual Objek Pajak ,Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan