ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II BITUNG

Abstract

Pajak adalah iuran wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan sebesar-besarnya untuk dinikmati orang banyak (UU Nomor. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1). Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas pengahasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Bitung. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah mungumpulkan, menguraikan, menghitung, dan membandingkan data yang ada dengan cara dengan analisis yang dilakukan sehingga dapat menarik kesimpulan yang meliputi Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pencatatan akuntansi atas gaji pegawai negeri sipil, Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Bitung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Bitung belum sesuai dengan Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 menurut UU No. 36 Tahun 2008.

Kata Kunci: Penerapan Akuntansi, PPh Pasal 21